“Ruang” Sebagai Panggung Politik

Mungkin masih segar dalam ingatan kita deklarasi Capres dan Cawapres pasangan Megawati Soekarnopoetri dan Prabowo Subianto di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantargebang. Tempat memiliki citra dan makna bagi setiap orang. Pilihan lokasi deklarasi di Bantargebang

diharapkan mampu membangun citra dan makna bersama pasangan calon dengan konstituennya. Misalnya dalam kasus Megawati dan Prabowo diharapkan akan memperkuat citra kedua tokoh tersebut sebagai pembela komunitas “wong cilik”. Dalam politik, ruang dan tempat memiliki makna tersendiri yang merupakan akibat dari produksi dan konstruksi ruang.

Secara sosial, produksi ruang meliputi berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, ideologi, dan teknologi. Penekanan produksi ruang terletak pada proses pembentukan sebuah ruang, baik dari sisi politik dan ekonomi. Artinya, produksi ruang sosial tidak terlepas dari peran masyarakat yang terlihat secara empiris. Peristiwa pembentukan ruang dapat dirasakan karena melibatkan proses politik dan ekonomi. Sedangkan konstruksi ruang sosial, lebih menekankan pengalaman yang sifatnya imanjinatif. Ketika konstruksi sosial memiliki andil dalam pembentukan sebuah ruang, maka yang sedang terjadi adalah proses-proses sosial seperti perubahan tatanan masyarakat, konflik, serta pengendalian sosial.

Pemilihan lokasi sosialisasi politik di tengah masyarakat bukan tanpa alasan. Para calon gubernur memahami bahwa lingkungan tempat tinggal akan merujuk pada identitas masyarakat dengan golongan tertentu. Pemilihan tempat tidak hanya lekat dengan daerah kumuh atau permukiman masyarakat miskin, tetapi kandidat juga mendatangi permukiman masyarakat dari golongan menengah ke atas. Kandidat gubernur dari jalur independen Faisal Basri dan Biem Benyamin, yang diharuskan untuk mengumpulkan KTP sebanyak 4 persen dari penduduk Jakarta memilih mengunjungi gang-gang sempit. Pemilihan lokasi tersebut agak menguntungkan, karena kandidat lain tidak ada yang datang ke sana (Kompas Online-21 Januari 2012, Faisal: Sekarang Kami Baru Panen Dukugan). Berbeda dengan Faisal, Wanda Hamidah yang juga berencana maju menjadi calon gubernur lebih memilih mendatangi sekolah-sekolah yang rusak (Rakyat Merdeka-27 Oktober 2011, Balon PAN Kritik Kerja Pemprov DKI). Walaupun kunjungan itu agak rancu karena Ia juga berperan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN. Sementara itu, Hendardji Soepandji lebih memilih media untuk menyampaikan visi misinya (Rakyat Merdeka-12 Januari 2012, Hendadji Soepandji: Longok Dapur Media). Beliau mendatangi media massa, berharap visi dan misi serta pencitraannya ketika menjadi gubernur diliput oleh media dan diketahui masyarakat.

Pilkada DKI Jakarta tahun ini, diperkirakan lebih meriah dari periode yang lalu. Tahun ini Pilkada akan diikuti kandidat dengan berbagai latar belakang. Mulai dari para pensiunan jenderal, akademisi, petahana, dan tentu saja politisi. Latar belakang yang berbeda juga akan berpengaruh pada pendekatan mereka dalam mencari dukungan. Misalnya, para calon independen yang rela mendatangi kampung-kampung dipelosok Jakarta untuk mencari dukungan KTP, atau para Jenderal yang begerilya dari media ke media.

Sudah lumrah di setiap pemilihan, bahwa petahana lebih dimudahkan karena popularitasnya. Terbukti dari beberapa survey yang dilakukan, Fauzi Bowo selaku incumbent, masih menempati urutan teratas dalam popularitas, di luar elektabilitas. Popularitas adalah barang mahal, karena itulah kandidat penantang berusaha keras mempopulerkan diri mereka kepada masyarakat calon pemilih. Cara cukup ampuh meraih popularitas adalah dengan menyampaikan visi dan misi kandidat di tengah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta adalah perkotaan. Masyarakat Jakarta sebagai masyarakat perkotaan masih membentuk komunitas-komunitas yang terbentuk karena alasan tertentu. Alasan pembentukan komunitas di perkotaan biasanya dibagi menjadi dua, berdasarkan tempat tinggal dan tidak berdasarkan tempat tinggal (hobi, pekerjaan, asal daerah, dll). Identitas tempat akan ditentukan oleh tingkat ekonomi komunitas yang ada di sana, contohnya, daerah Pondok Indah akan dikaitkan dengan golongan ekonomi jetset, sebaliknya, daerah bantaran sungai dan gang-gang sempit akan dilekatkan pada masyarakat miskin.

Menurut Louis Wirth, seorang Sosiolog asal Universitas Chicago, paling tidak ada tiga ciri perkotaan. Pertama, memiliki tingkat populasi yang tinggi. Kedua, memiliki kepadatan yang tinggi. Serta ketiga, memiliki kehidupan sosial yang beragam. Wirth menyebutnya sebagai gaya hidup perkotaan (urban way of life). Wirth menyebut demikian bukan tanpa alasan, Ia beranggapan bahwa orang-orang yang tinggal di perkotaan memiliki keahlian masing-masing.

Selain Wirth, ahli yang juga berbicara tentang karakteristik masyarakat perkotaan adalah Ferdinand Tonnies. Ia membedakan antara community (Gemeinschaft) dan Association (gesselschaft). Menurut Tonnies,  community adalah ciri masyarakat yang tinggal di perdesaan karena memiliki kedekatan emosional yang tinggi berdasarkan kekerabatan dan berada di tingkat populasi yang rendah. Sedangkan association adalah ciri masyarakat perkotaan karena didasarkan pada hubungan yang bersifat rasional di antara individu-individu yang memiliki kehidupannya masing-masing.

Pernyataan Tonnies tentang association memiliki kesamaan dengan ciri masyarakat perkotaan yang disampaikan oleh Wirth. Kedua ahli tersebut menyampaikan bahwa kehidupan sosial masyarakat  perkotaan berada pada individu sebagai sel tertutup yang hanya memiliki hubungan atas dasar rasionalitas dan pekerjaan. Individu urban tidak lagi punya waktu untuk melakukan sosialisasi yang sifatnya tradisional berdasarkan kedekatan emosional dan kekerabatan.

Jakarta sebagai pusat pertemuan (melting pot) berbagai suku bangsa di Indonesia, menyisakan ruang bagi peninggalan tradisionalisme yang dimiliki warganya. Maksudnya, sekalipun sebagai kota besar,   masyarakat Jakarta masih menyisakan nilai-nilai tradisionalisme yang dikatakan Tonnies sebagai community. Predikat pseudo-urban melekat di Jakarta karena nilai-nilai tradisional yang masih dianut sebagian warga Jakarta.

Ruang sebagai panggung politik dimaksudkan pada fenomena kandidat Pilkada DKI Jakarta yang memilih melakukan sosialisasi di tempat tertentu. Tempat tersebut memiliki identitas yang mewakili masyarakat dan kepentingan tertentu.

Rio Haryadi

Konsultan Muda pada Makna Informasi Indonesia